SAKuningan News - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kecewa dengan kebijakan pemerintah Jokowi-JK, yang menaikkan harga bahan bakar minyak akhir pekan lalu. Itu dinilai telah melanggar kesepakatan terdahulu bahwa pemerintah hanya bakal menyesuaikan harga komoditas primer itu di awal bulan.
"Dalam rapat dahulu kami setuju bahwa evaluasi harga BBM dilakukan setiap bulan. Tidak ada perkataan apabila keadaan begini-begitu, harga BBM bisa dinaikkan lebih dari satu kali dalam satu bulan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya W. Yudha saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina, Jakarta, Senin (30/3).
Atas dasar itu, menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada 28 Maret lalu sangat mengejutkan. Terlebih lagi, penaikan harga itu tanpa disertai komunikasi pada masyarakat.
"Kesepakatan menghapus subsidi dan merealokasikannya ke sektor produktif saja sudah merupakan hal luar biasa. Sesuatu yang hanya bisa kami lakukan oleh rezim Jokowi-JK," katanya. "Namun, yang sangat mengecewakan, realokasi anggaran subsidi itu ternyata lebih banyak untuk suntikan modal BUMN."
Menteri ESDM Sudirman Said beralasan, penaikan harga di akhir Maret itu untuk menekan lompatan selisih harga BBM terlalu ekstrem. Menurutnya, kemarin, pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter, sesuai usulan Pertamina.
"Namun, kami naikkan dengan besaran moderat seperti sekarang ini karena memikirkan rakyat. Ini juga tanda bahwa kami tidak menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar."
Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, di ASEAN, harga bensin di Indonesia hanya kalah malah ketimbang Malaysia dan Brunei Darussalam. Selebihnya, harga bensin di Tanah Air termasuk paling murah.
"Bahkan jika dibandingkan dengan Filipina atau negara belum berkembang seperti Kamboja dan Laos," katanya.
"Di Kamboja premium dijual Rp 17.000 per liter dan solar Rp 15.000 per liter."
0 komentar:
Post a Comment