SAKuningan News - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan Perpres yang mengatur tambahan fasilitas uang muka, atau down payment (DP) pembelian mobil pejabat negara dari Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta. Berbagai kalangan menyambut baik pembatalan tersebut.
Meski demikian sejumlah pihak masih merasa kecewa dengan bantuan DP tersebut. Pemberian bantuan untuk uang muka mobil bagi para pejabat tidak tepat. Sahabat dekat Jokowi yang juga Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo bahkan mengaku kecewa dengan pemberian bantuan tersebut.
Pemberian bantuan seperti itu, meski tak jadi dinaikkan, belum saatnya dilakukan di Indonesia. Menurut dia, bantuan seharusnya diberikan kepada rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Saya kecewa, pejabat negara di Indonesia belum layak mendapat bantuan uang muka. Seharusnya diberikan kepada rakyat miskin. Saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di dalam garis kemiskinan," ujar pria yang akrab disapa Rudy ini, Rabu (8/4).
Rudy menegaskan, pemerintah boleh-boleh saja memberikan bantuan uang muka pembelian mobil setelah kehidupan masyarakat miskin di Indonesia terangkat. Namun selama kesejahteraan rakyat itu belum tercapai, maka lebih baik pemberian bantuan itu ditunda dahulu untuk sementara waktu.
"Jumlah bantuan untuk uang muka mobil itu cukup besar, ratusan juta rupiah. Sejak kemarin komitmen pak Jokowi kan mensejahterakan masyarakat Indonesia, bukan hanya menyejahterakan para pejabat. Kalau rakyat sudah sejahtera, baru bantuan uang muka mobil bisa diberikan untuk alasan kesejahteraan," tandasnya.
0 komentar:
Post a Comment